Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara soal gelombang demonstrasi yang terjadi sejak Senin (25/8/2025) dan masih terus berlangsung hingga hari ini. Menurutnya, pernyataan kontroversial dan tidak bijak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi salah satu pemicu utama memanasnya situasi di lapangan.
JK menilai, dalam situasi sosial dan ekonomi yang sedang sulit, wakil rakyat seharusnya bisa lebih bijaksana dan sensitif dalam merespons kritik maupun keresahan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi publik agar tidak memperkeruh suasana.
“Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah,” ujar JK dalam keterangannya kepada media.
Pernyataan JK muncul setelah beberapa anggota DPR dinilai mengeluarkan komentar yang meremehkan keresahan masyarakat, terutama terkait isu kesejahteraan pengemudi ojek online, naiknya biaya hidup, dan kurangnya kepekaan terhadap korban kekerasan aparat. Gelombang demonstrasi yang awalnya terjadi secara damai, berkembang menjadi kericuhan di sejumlah titik, memicu reaksi keras dari publik.
Menurut JK, wakil rakyat harus kembali kepada esensi tugas mereka, yaitu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan malah membuat pernyataan yang menyulut emosi publik.
Sebagai tokoh senior bangsa, Jusuf Kalla mengajak para politisi, khususnya anggota DPR, untuk melakukan introspeksi. Ia menekankan bahwa setiap kata yang diucapkan pejabat publik memiliki dampak besar, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang sedang tertekan oleh berbagai persoalan ekonomi dan sosial.
“Kalau tidak bisa menenangkan, minimal jangan memperkeruh. Masyarakat sekarang butuh didengar, bukan disalahkan,” tegas JK.
JK juga menyoroti pentingnya mendengarkan suara rakyat secara langsung. Ia mendukung langkah-langkah pemimpin yang turun ke lapangan dan membuka ruang dialog dengan masyarakat. Menurutnya, aksi demonstrasi yang terjadi merupakan cerminan dari kekecewaan mendalam atas kebijakan dan sikap elit politik yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
