Di dunia musik Indonesia, sebuah fenomena yang semakin sering terdengar adalah isu royalti. Tidak hanya para penyanyi atau pencipta lagu yang menjadi subjeknya, tapi juga masyarakat yang sehari-hari menikmati musik di restoran, kafe, bahkan saat menonton pertandingan Timnas Indonesia. Semua kena royalti. Bahkan, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka, yang dinyanyikan di stadion saat laga Timnas, pun kini bisa dikenai royalti. Ini mengundang berbagai pertanyaan: Apakah ini sebuah bentuk penghargaan terhadap pencipta lagu, atau justru menyalahi semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air?
Royalti yang Menyentuh Semua Sektor
Jika kita membuka pintu dunia bisnis dan hiburan, royalti kini menjadi sumber pendapatan yang tak terhindarkan. Restoran yang memutar musik, hotel yang menyediakan layanan televisi untuk tamu, bahkan tempat hiburan lainnya, harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Dalam dunia digital, fenomena ini semakin meluas, dengan layanan streaming musik dan video yang dikenakan biaya royalti setiap kali sebuah lagu diputar.
Namun, ada satu hal yang menggelitik. Tak hanya bisnis atau tempat hiburan, bahkan lagu-lagu nasional yang mestinya menjadi simbol kebanggaan bangsa kini terjebak dalam masalah royalti. Lagu-lagu seperti Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka, yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan kebanggaan, tiba-tiba dipandang sebagai objek komersial yang dapat menghasilkan uang, bahkan saat dinyanyikan oleh Timnas Indonesia dalam laga internasional.
Apakah Keluarga Pencipta Lagu Ikhlas?
Fakta menarik, keluarga dari pencipta lagu Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka selama ini memang dikenal dengan sikap yang sangat ikhlas. Mereka merasa bangga dan menganggap bahwa lagu-lagu ini adalah bentuk kontribusi mereka terhadap negara, dan bukan untuk dijadikan sumber penghasilan. Namun, dengan adanya aturan royalti yang mengharuskan setiap pemutaran lagu-lagu tersebut dikenai biaya, muncul dilema: Apakah kita harus mengenakan royalti kepada lagu-lagu yang merupakan bagian dari identitas nasional kita? Atau, apakah ada cara yang lebih baik untuk menjaga semangat kebangsaan tanpa mengorbankan aspek ekonomi?
Suara Rakyat Tertahan Karena Royalti?
Tidak hanya masalah lagu kebangsaan yang muncul dalam isu royalti ini. Ada juga pertanyaan yang lebih mendalam mengenai suara rakyat. Bagaimana nasib suara rakyat jika setiap aspek kehidupan, mulai dari restoran hingga stadion, dikenakan royalti? Apakah masyarakat Indonesia yang semakin terhimpit dengan biaya hidup akan terus mampu menikmati kebudayaan dan musik tanpa harus berpikir dua kali soal biaya yang dibebankan?
Di era 2025, kita hidup dalam dunia yang seolah-olah segala sesuatunya berputar pada uang. Pajak, royalti, biaya lisensi, semua menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan ekonomi yang semakin ketat. Terkadang, hal ini menimbulkan pertanyaan, “Apakah suara rakyat tidak lagi didengar karena masalah uang?”
Dengan begitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk menikmati hiburan, musik, atau bahkan tradisi kebangsaan, apakah ini hanya soal bisnis semata, atau ada unsur lain yang lebih mendalam tentang bagaimana kita melihat seni dan kebudayaan dalam masyarakat modern? Mungkin sudah saatnya kita bertanya, apakah kita telah melupakan makna sejati dari musik dan seni itu sendiri—yaitu sebagai sarana untuk menyatukan, bukan memecah belah.
Kesimpulan: Keputusan Uang di Tahun 2025
Di tahun 2025, tampaknya semua keputusan tentang uang—dari pajak hingga royalti—akan semakin mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Namun, penting untuk kita ingat bahwa seni dan kebudayaan harus tetap menjadi milik bersama, bukan hanya sesuatu yang dapat diperdagangkan. Keputusan-keputusan yang mengarah pada royalti yang semakin luas ini patut dipertimbangkan secara hati-hati, agar kita tidak mengorbankan rasa kebanggaan dan kecintaan kita terhadap warisan budaya Indonesia demi keuntungan finansial semata.
